Fenomena kebebasan pers kembali memicu kontroversi. Kali ini, Wikileaks dan The Age, media cetak Australia Indonesia
Apakah rahasia negara masih relevan ditengah era globalisasi informasi dan kebebasan pers saat ini? Tulisan ini mencoba menjawab dua pertanyaan kritis. Pertama, bagaimana sebenarnya hakekat dan batasan rahasia negara. Kedua, bagaimana membuat penyelenggaraan rahasia negara yang tidak bertentangan dengan kebebasan informasi. Dengan membahas dua pertanyaan tersebut, diharapkan dapat memberikan konsepsi penyelenggaraan rahasia negara yang selaras dengan kebebasan informasi.
Hakekat dan Ruang Lingkup Rahasia Negara
Permasalahan klasik antara kebebasan pers dan rahasia negara memang sangat problematis. Di satu sisi, kebebasan pers memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Namun, di sisi lain, publikasi informasi yang bersifat rahasia, apalagi tentang kebijakan negara yang sensitif, jelas akan memicu instabilitas pemerintahan. Bahkan, lebih jauh lagi akan mengancam keamanan nasional.
Secara konstitusional, hak atas informasi bukanlah hak yang tidak terbatas. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara dapat dibatasi untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Selain itu, dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terdapat ketentuan mengenai informasi yang tidak wajib dipublikasikan.[i] Dengan demikian, terdapat ruang bagi berlakunya instrumen rahasia negara.
Sebenarnya, diskursus mengenai rahasia negara, yang dalam bahasa Yunani disebut, arcane rei publica telah berlangsung sejak abad 16.[ii] Sejauh ini belum disepakati sebuah definisi yang pasti mengenai rahasia negara. Secara filosofis, yang menjadi dasar eksistensi rahasia negara adalah tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan negara dan rakyatnya.[iii] Denny Hariandja mengaitkan konsepsi rahasia negara dengan wujud negara itu sendiri. Negara merupakan sebuah konsep inklusif yang meliputi seluruh aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukum. Negara yang merupakan abstraksi sekumpulan nilai universal, memang sering mempersulit masyarakat ketika diminta menunjukkan wujud materiil negara. Kesulitan itu kemudian mendorong untuk mereduksi negara ke dalam wujud birokrasi.[iv] Dengan demikian, birokrasi menjadi refleksi negara yang secara riil dirasakan oleh masyarakat. Sementara Alvin S. Quist secara implisit memberikan lingkup rahasia negara, yakni suatu informasi yang apabila diketahui oleh umum dapat mengancam keamanan nasional negara, terutama yang terkait dengan pertahanan keamanan nasional dan hubungan luar negeri.[v]
Salah satu hal yang menyebabkan sulitnya mendefinisikan rahasia negara adalah ruang lingkupnya yang sangat luas. Ruang lingkup rahasia negara yang jelas sangat dibutuhkan, mengingat adanya jaminan hak masyarakat terhadap keterbukaan informasi. Sebenarnya, pengaturan mengenai batasan rahasia negara telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 113 KUHP, rahasia negara diidentikkan dengan dokumen tentang pertahanan dan keamanan negara. Pasal 112 KUHP memiliki lingkup yang lebih luas lagi, yakni dengan adanya unsur “kepentingan negara”. Sayangnya, KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut dengan “kepentingan negara”, sehingga tergantung pada persepsi para penegak hukum dalam menginterpretasikan istilah “kepentingan negara”. Dengan batasan yang tidak pasti, kedua aturan tersebut dalam prakteknya jelas rawan penyalahgunaan.
Inggris boleh dikatakan telah sukses membuat regulasi yang jelas mengenai rahasia negara. The Official Secret Act 1911 mengatur bahwa yang dimaksud dengan rahasia negara adalah wilayah terlarang yang tidak boleh siapapun, kecuali yang berwenang, untuk mengawasi, atau masuk ke dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, termaksud juga benda atau segala sesuatu yang ada di dalamnya untuk kepentingan musuh.[vi] Sementara The Official Secret Act tahun 1920 dan 1989, memberikan pengaturan yang terperinci tentang rahasia negara yang meliputi kode-kode rahasia, gambar-gambar, serta yang berkaitan dengan sistem pertahanan yang meliputi logistik pertahanan, kebijakan dan rencana kebijakan di bidang pertahanan.[vii]
Penyelenggaraan Rahasia Negara
Perlu ditekankan bahwa rahasia negara tidak hanya mencakup aspek informasi, namun juga benda, wilayah, dan aktivitas negara yang jika disebarluaskan, akan membahayakan keselamatan bangsa dan keamanan nasional. Penyelenggaraan rahasia negara tidak hanya menyangkut ruang lingkup hal-hal yang sifatnya dirahasiakan. Penyelenggaraan negara juga harus mengatur pembiayaan, pengawasan, serta mekanisme, prosedur, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengakhiran rahasia negara.[viii]
Pertama-tama akan dibahas mengenai tingkat kerahasiaan suatu rahasia negara. Konsepsi dasar tingkat kerahasiaan suatu rahasia negara adalah sangat rahasia, rahasia, rahasia dinas.[ix] Hal ini akan berhubungan dengan siapa saja yang berhak mengetahui dan mengelola rahasia negara. Tingkat kerahasiaan ini disesuaikan dengan prediksi ancaman yang akan timbul, apabila rahasia negara diketahui publik. Sedangkan dari sudut substansi, rahasia negara diklasifikasikan menjadi: pertama, berita rahasia strategis, yakni yang menyangkut nilai strategis bagi kepentingan negara yang dalam pengamanannya lebih mengutamakan faktor keamanan daripada kecepatan; kedua, berita rahasia yang mengandung nilai taktis, yang dalam penerapannya lebih mengutamakan faktor kecepatan meskipun harus tetap memperhatikan faktor keamanan.[x] Rahasia negara yang menyangkut faktor strategis biasanya akan dipertahankan lebih lama, karena mencakup pula rencana kebijakan. Sedangkan rahasia yang menyangkut faktor kecepatan bertindak, lebih kepada tindakan atau aktifitas, maka rahasia negara dalam faktor ini lebih cepat dibuka kepada publik.
Mispersepsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Rahasia Negara
Permasalahan yang paling mendasar mengenai penyelenggaraan rahasia negara adalah adanya mispersepsi Pemerintah. Selama ini, RUU Rahasia Negara yang diajukan oleh Pemerintah selalu ditolak oleh DPR yang beranggapan bahwa bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945. Menurut Irman Putra Siddin, dari segi materiil memang terdapat pertentangan antara UUD 1945 dengan RUU Rahasia Negara. Prinsip yang dianut UUD 1945 tentang akses informasi adalah maximum access limited exemption, sedangkan dalam RUU Rahasia Negara malah sebaliknya, yakni limited access maximum exemption.[xi]
Kesalahan mispersepsi yang pertama adalah, pengklasifikasian rahasia negara lebih menekankan kepada kepatutan, apakah hal tersebut patut disebarluaskan atau tidak.[xii] Dengan persepsi ini, rahasia negara justru digunakan sebagai alasan untuk menutupi kesalahan pemerintah yang memalukan. Hal inilah yang paling sering terjadi, rahasia negara yang sebenarnya ditujukan untuk melindungi bangsa dan negara kemudian disalahgunakan untuk melindungi kesalahan segelintir orang. Kedua, selama ini RUU Rahasia Negara yang diajukan oleh Pemerintah cenderung memberikan porsi kewenangan delegasi yang luas kepada eksekutif dalam menentukan hal yang menjadi rahasia negara. Terlalu banyaknya pemberian otoritas penentuan rahasia negara jelas akan menimbulkan penyalahgunaan. Ketiga adalah pertanggungjawaban bocornya rahasia negara dibebankan kepada masyarakat, sehingga regulasi mengatur tentang pelekatan sanksi kepada masyarakat yang mengetahui rahasia negara. Berbagai mispersepsi inilah yang membuat masyarakat cederung antipati terhadap RUU Rahasia Negara.Beberapa Pemikiran Kritis
Fenomena Wikileaks seharusnya menjadi cambuk bagi Pemerintah untuk menyusun format baru RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara adalah sebuah keharusan, mengingat tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
Tulisan ini akan memaparkan beberapa pemikiran kritis dalam permasalahan penyelenggaraan rahasia negara. Pertama, perubahan paradigma Pemerintah bahwa dasar kebijakan penyelenggaraan rahasia negara bukanlah kepatutan.. Suatu hal dikategorikan sebagai rahasia karena jika disebarluaskan akan mengancam keselamatan bangsa dan keamanan nasional. Penyebarluasan pandangan negatif tentang Pemerintah bukanlah suatu pelanggaran terhadap rahasia negara, karena tidak mengancam keselamatan bangsa dan keamanan nasional.
Kedua, substansi RUU Rahasia Negara tidak hanya mengatur aspek yang yang menjadi rahasia negara semata, namun juga harus merumuskan secara lengkap informasi, benda, wilayah, maupun aktivitas yang dirahasiakan serta pengelolaanya. Dengan demikian, pemberian otoritas kepada eksekutif, khususnya instansi pengelola rahasia dalam merumuskan rahasia negara juga dapat diminimalisir. Isu rahasia negara adalah isu yang sangat sensitif. Oleh karena itu, apabila otoritas perumusan ruang lingkup rahasia negara diserahkan kepada eksekutif, maka dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan.
Ketiga, RUU Rahasia Negara harus dimaknai sebagai tindakan preventif dalam mengontrol rahasia negara. Sehingga substansi pengaturannya lebih ditujukan kepada instansi pengelola rahasia negara. Apabila ada tindakan represif berupa pelekatan sanksi, maka sanksi tersebut ditujukan sebagai pertanggungjawaban instansi pengelola rahasia negara. Sanksi bukan ditujukan kepada masyarakat. Jadi, apabila suatu rahasia negara bocor kepada publik, bukan masyarakat ataupun media massa
Terakhir, adanya mekanisme mengenai batas waktu rahasia negara (dalam RUU Rahasia Negara yang diajukan Pemerintah disebut “Masa Retensi”). Suatu hal tidak selamanya akan dirahasiakan. Oleh karena itu, RUU Rahasia Negara juga harus merumuskan berapa lama suatu hal dinyatakan sebagai rahasia. Perumusan batas waktu berkaitan erat dengan tingkat kerahasiaan suatu rahasia negara. Rahasia negara yang berklasifikasi “sangat rahasia” biasanya akan memiliki batas waktu yang lama.
Penutup
Sebagai kata penutup, RUU Rahasia Negara merupakan sebuah keharusan agar penyelenggaraan rahasia negara mendapatkan legalitas dan tidak lagi dapat disalahgunakan. RUU Rahasia Negara jangan dianggap sebagai legitimasi rezim otoriter, melainkan harus dianggap sebagai pembatasan agar penyelenggaraan rahasia negara tidak lagi diinterpretasikan secara negatif. Dengan demikian, pengakuan hak-hak masyarakat terhadap informasi pemerintahan juga terjamin.
Dengan beberapa pemikiran kritis diatas, diharapkan Pemerintah dapat merumuskan kembali RUU Rahasia Negara yang mengakomodir hak-hak masyarakat atas keterbukaan informasi. Rezim “keterbukaan” dalam UU KIP dan rezim “kerahasiaan” dalam RUU Rahasia Negara tidak berbenturan, melainkan berjalan secara linear. Akhir kata, penyelenggaraan rahasia negara masih merupakan hal yang relevan dalam era keterbukaan informasi saat ini.
Catatan:
[i] Beberapa aspek informasi mengenai kebijakan negara yang tidak wajib untuk dipublikasikan. Pertama, informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum; kedua, informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; ketiga, informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; keempat, informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; kelima, informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan terakhir, memorandum antar maupun intern instansi pemerintah, yang menurut sifatnya dirahasiakan. Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasu Publik
[ii] Brian Amy Prastyo, Kajian Mengenai Konsepsi dan Praktik Rahasia Negara dalam Sistem Administrasi Negara Indonesia, 2002, Skripsi dalam Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 29
[iii] Brian Amy Prastyo, op.cit, hal 31
[iv] Denny B.C Hariandja, Birokrasi Nan Pongah: Belajar dari Kegagalan Orde Baru, (Yogyakarta : Kanisius), hal 49
[v] Brian Amy Prastyo, op.cit, hal 30
[vi] http://hukumonline.com/berita/baca/hol3029/indonesia-belum-memiliki-batasan-rahasia-negara, diakses pada 19 Maret 2011, pukul 21.00 WIB
[vii] Ibid.
[viii] http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d58c62aeb1dd/hindari-kesalahan-paradigmatik-ruu-rahasia-negara, diakses pada 20 Maret 2011 pukul 20.00 WIB
[ix] Lembaga Sandi Negara, Berita Rahasia dan Klasifikasinya, (Jakarta
[x] ibid
[xi] http://hukumonline.com/berita/baca/hol15306/ruu-rahasia-negara-berpotensi-langgar-konstitusi, diakses pada 20 Maret 2011 pukul 20.30 WIB
[xii] Loebby Loqman, Tinjauan terhadap Batasan Rahasia Negara, (Makalah yang disampaikan pada Seminar tentang Rahasia Negara oleh The Habibie Center, 27 Juni 2001)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar